Tantangan Kepada Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesejahtraan Kerja Bagi Difabel Di Indonesia

Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat terkena  PHK dari perusahaannya. Ketika mereka ingin memulai membuka usaha kecil-kecilan, sayangnya PPKM yang terus diperpanjang menjadi penghalang yang cukup serius bagi mereka yang ingin memulai usaha baru. Begitu juga yang terjadi pada teman-teman difabel, jangankan pada saat pandemi, sebelum masa pandemi saja mereka telah mengalami susahnya mencari kerja yang dapat menerima mereka. Contohnya seperti beberapa teman-teman difabel netra yang dahulu kesehariannya berprofesi sebagai tukang pijat, sebagai tukang pijat pendapatan yang diperoleh dalam satu hari jelas tidak menentu jumlahnya, dengan adanya pandemi Covid-19 ini makin memperparah kondisi ekonomi mereka.

Kontak fisik yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan karena berpotensi menyebarkan virus Covid-19, menyebabkan mayoritas difabel netra yang berprofesi sebagai tukang pijat menjadi gulung tikarr. Tidak cukup sampai di situ, bahkan menurut Dani Aditya, salah satu komika difabel yang berasal dari kota Malang mengatakan, semenjak pandemi dan PPKM ini job komedian sekarang menjadi berkurang drastis, sehingga dirinya mau tidak mau musti mencari pekerjaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal tersebut seyogjanya menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah untuk berbenah, kkususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi para difabel. Terlebih masih banyak pejabat-pejabat di daerah yang belum memahami perihal hak bagi difabel, yang seharusnya mempunyai kesempatan bekerja di instansi pemerintahan, seperti yang telah tertuang pada Undang-Undang. Ditambah masih banyak pula pejabat-pejabat di daerah yang tidak mengerti tentang apa itu difabel, menyebabkan pelayanan kepada para difabel menjadi tidak maksimal.

Belum lagi perihal bantuan sosial yang belum merata pembagiannya, hal tersebut mungkin tidak begitu terasa bagi para pejabat yang bergelimang harta, namun bagi para difabel yang hidup dalam ekonomi paspasan, tentu akan sangat terasa. Oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan setrategi untuk mengatasi masalah yang cukup serius ini, terutama terhadap akses lapangan kerja bagi difabel yang berada di daerah. Pasalnya selain masih banyak pejabat di daerah yang belum memahami hak-hak kerja bagi difabel, di daerah juga masih banyak para difabel yang memiliki pendidikan rendah, sehingga jika fokus pemerintah ditujukan terhadap para difabel yang berada di daerah, maka secara tidak langsung akan mengurangi potensi pengangguran di Indonesia.

Oleh: Rizky Ramadhani