Artikel
Hak-Hak Disabilitas Dirampas, Pencegahan Resiko Bencana Bagi Disabilitas Tidak Didapat
Miris sekali jika terjadi bencana disabilitas sering diabaikan sehingga menjadi korban. Mitigasi bencana juga tidak disampaikan secara inklusi sehingga tidak menjadi edukasi bagi disabilitas. Bagaimana disabilitas dapat mengurangi resiko saat terjadinya bencana jika pelatihan tidak didapat.
Sebagai lumbung bencana, Indonesia sering kali mengalami bencana seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, banjir, atau angin topan. Berdasarkan hasil monitoring BMKG 2023 tercatat Indonesia telah mengalami gempa bumi sebanyak 10.783. Belum lagi ditambah bencana-bencana lain baik alami maupun buatan.
Sampai saat ini tidak banyak disabilitas yang pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan pembekalan mengenai mitigasi bencana secara inklusi. Tidak jarang, pelatihan mitigasi justru tidak didapatkan sama sekali oleh mereka baik selama bersekolah atau di luar lingkup sekolah.
Fasilitas mitigasi bencana keberadaannya juga tidak merata di wilayah-wilayah rawan bencana. “Fasilitas yang di tempat saya ada itu shelter, kemudian gempa dulu baru alaramnya bunyi. Kayak misalnya gempa jam 05.00, nah jam 5 lewat 2 detik baru alaramnya bunyi” Ujar Tira korban gempa Padang 2009.
Sejauh ini, ditemukan tim rescue yang beranggotakan disabilitas didirikan oleh Lingkar sosial. Tim ini terbentuk pada saat bencana gunung meletus malang 2021 yang melakukan beberapa usaha untuk menyalurkan logistik dan menggandeng instansi resmi untuk mengadakan pelatihan.
Tim resiko bencana atau bisa disebut tim Resna membuka peluang bagi disabilitas bahwa mereka juga dapat ikut andil dalam kegiatan sosial. Dengan begitu, diharapkan korban-korban mendapatkan edukasi langsung dari disabilitas sehingga menciptakan ruang lingkup yang inklusi.
Dimana Edukasi Mitigasi Inklusi Diperoleh?
Lantas bagaimana disabilitas dapat mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan agar dapat meminimalisir kerusakan atau korban jiwa dari peristiwa tersebut jika selama ini tidak mendapatkan edukasi yang tepat?
Cara evakuasi diri yang dijelaskan di website-website tidak keseluruhan mencakup bagaimana disabilitas dapat melakukan evakuasi mandiri saat terjadinya bencana. Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) sangat jarang sekali ditemukan prosedur evakuasi pada disabilitas. Selama ini dijelaskan hanya bahwa disabilitas merupakan pihak yang rentan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan saat terjadinya bencana.
Saran Langkah Penanggulangan Resiko Bencana
Pemerintah dapat bekerja sama organisasi atau komunitas disabilitas melakukan sosialisasi terhadap disabilitas secara psikis bagaimana langkah tanggap yang dapat diambil saat terjadinya bencana. Terutama pada lansia dan anak-anak. Pembekalan sejak dini penting dilakukan agar dapat menghindari rasa panik yang sering kali menyerang sehingga sulit berpikir secara rasional.
Pemberian edukasi bagaimana konstruksi bangunan yang baik agar terhindar dari kesulitan saat tindakan evakuasi dilakukan. Hal-hal kecil seperti pemasangan pintu mengarah ke luar atau dalam atau sekedar posisi memarkirkan kendaraan merupakan faktor penting keberhasilan keselamatan korban.
Pengadaan alat-alat penting layaknya sedia payung sebelum hujan. Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang harus tersedia di gedung terutama fasilitas publik. Pengadaan seismometer di wilayah rawan gempa untuk mendeteksi pergerakan lempeng bumi. Serta shelter yang dapat digunakan apabila terdapat korban pengungsian.
Sangat disayangkan kurangnya edukasi pada disabilitas menyebabkan timbulnya korban saat bencana-bencana yang datang. Langkah kecil dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya kerusakan dan korban jiwa. Diharapkan BNPB dapat menggait disabilitas untuk mengadakan pelatihan evakuasi inklusi agar lebih terstruktur.
Penulis : Ivas Salsabilla
Editor : Rizky Ramadhani
Sumber Gambar :
